JAKARTA (Sketsa.co) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kewenangan dan tanggung jawab politik untuk kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, keterlibatannya dalam politik tidak melanggar konstitusi. Dia juga menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kelangsungan pembangunan meskipun terjadi transisi kepemimpinan.
Polemik seputar keterlibatan politik Jokowi mencuat setelah ia mengumpulkan enam ketua umum partai politik koalisi pro-Jokowi di Istana untuk membahas isu politik, beberapa waktu lalu.
“Saya terlibat dalam politik demi negara dan kepentingan nasional. Saya memahami ‘cawe-cawe’ dalam konteks yang positif. Kenapa tidak boleh? Apakah saya tidak boleh terlibat dalam politik? Tidak ada pelanggaran konstitusi. Saya melakukan ini demi negara, dan saya memiliki hak untuk terlibat dalam politik,” ujar Jokowi saat menerima sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).
Jokowi menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kelanjutan pembangunan guna menjadi negara maju. Oleh karena itu, ia menyatakan, dibutuhkan pemimpin yang mampu melanjutkan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. Dia juga mengingatkan bahwa tidak semua negara yang mengalami bonus demografi berhasil menjadi negara maju.
“Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Taiwan berhasil maju secara signifikan. Apakah Indonesia tidak mampu mencapai hal yang sama?” tanya Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga membahas mengenai pergantian kepemimpinan pada Pemilu 2024. Dia menyatakan tidak ingin penerusnya sebagai presiden menghentikan program-program pembangunan yang telah berjalan saat ini.
“Kepemimpinan haruslah konsisten. Siapapun yang menjadi pemimpin harus memahami apa yang telah dilakukan, baik dalam skala mikro maupun makro, serta situasi global,” tegas Jokowi, yang juga menekankan bahwa konstitusi melarang dirinya untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi setelah menjabat selama dua periode.
Aman dan Adil
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menjelaskan bahwa ‘cawe-cawe’ yang dimaksud oleh Jokowi adalah keinginan Presiden Jokowi agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman.
“Presiden ingin memastikan bahwa Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden memiliki kepentingan agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan aman, tanpa menimbulkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat,” ujar Bey dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5).
Bey juga menambahkan bahwa Presiden ingin memastikan bahwa Presiden ke-8 RI yang akan datang tetap dapat melanjutkan dan menjaga kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya.
Baca juga: Jokowi The Real King Maker Pilpres 2024…
Bukan rahasia lagi bahwa Jokowi tampak memberi restu dan dukungan kepada dua sosok kandidat capres, yakni Ganjar Pranowo yang diusung PDIP serta Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, karena keduanya dinilai mampu melanjutkan program pembangunan yang sudah dan sedang dikerjakan Presiden Jokowi.
Sementara terhadap kandidat capres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, Demokrat dan PKS), Jokowi terlihat tidak “sejalan”. Anies sendiri, meminjam istilah politisi Zulfan Lindan, merupakan ‘antitesa’ Jokowi…
