JAKARTA (Sketsa.co) — Dinamika koalisi partai menjelang pilpres bergerak begitu cepat. Tadi malam (Sabtu/29/4), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Cikeas, Bogor.
Silaturahmi atau penjajakan itu memang belum menghasilkan kesepakatan politik apapun, kecuali kesepahaman tentang hal-hal normatif bahwa negeri ini mesti dikelola bersama oleh berbagai elemen bangsa.
Selebihnya, usai pertemuan, AHY bicara tentang politics is the art of posibility (politik adalah seni tentang kemungkinan), ketika ditanya tentang kemungkinan PD koalisi dengan Golkar. Sementara Airlangga bicara tentang kedua partai memiliki filosofi yang sama serta kenangan Golkar selama 10 tahun bersama pemerintahan Presiden SBY.
Langkah Golkar membuka komunikasi dengan Demokrat hanya kurang dari sepekan setelah PPP mendeklarasikan dukungan kepada capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tentu memunculkan berbagai spekulasi.
Tak Nyaman
Salah satu spekulasi menyebutkan bahwa Golkar tak nyaman dengan cara PDIP mendeklarasikan capres tanpa terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Langkah “sepihak” PDIP itu mengesankan bahwa partai-partai lain di koalisi pro-Jokowi seolah dipandang sebagai “mitra yunior” yang hanya perlu diajak bernegosiasi di ruang posisi calon wapres.
Golkar sebagai partai besar dengan segudang pengalaman jatuh-bangun sejak tumbangnya Orde Baru tentu wajar menyisakan rasa “ketersinggungan” dengan cara PDIP tersebut.
Di sisi lain, melihat PPP sebagai anggota Koalisi Indonesia Bersatu/KIB melakukan manuver merapat ke PDIP, jelas sekali Golkar tampak risau di tengah ketidakpastian rencana pembentukan koalisi besar yang konon “dikomandani” Jokowi untuk menghadapi Pilpres 2024.
Sekelumit uraian tersebut rasanya memberikan cukup alasan bagi Golkar untuk membuka peluang kerjasama dengan partai lain, dalam hal ini Demokrat.
Baca juga: Babak Penyisihan Pilpres 2024 Segera Usai
Di sisi lain, Demokrat tentu juga merasa perlu membuka komunikasi dan penjajakan dengan kekuatan di luar Nasdem dan PKS (sesama elemen Koalisi Perubahan untuk Persatuan/KPP), di tengah ketidakpastian nama kandidat cawapres pendamping Anies yang belum diputuskan hingga kini.
Bukan rahasia lagi bahwa soal penentuan nama cawapres pendamping Anies menjadi titik krusial nasib KPP ke depan, meski secara formal ketiga partai sepakat (mengacu pada piagam deklarasi KPP) menyerahkan sepenuhnya penentuan sosok cawapres kepada Anies sebagai capres. Namun di bawah permukaan, diduga terjadi tarik-menarik alot di antara ketiga partai.
Sejauh ini, Demokrat tak bergeser dari mengusulkan nama AHY sebagai kandidat cawapres pendamping Anies, sementara Nasdem cenderung mengusulkan nama di luar partai, misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Begitu pun PKS, yang secara resmi masih mengusulkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, namun juga membuka kemungkinan untuk mengajukan nama lain, misal Sandiaga Uno.
Konon, Demokrat sangat mungkin menarik dukungan jika Anies memilih kandidat cawapres yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Gelagatnya, dalam urusan calon pendamping Anies, Demokrat begitu vokal, misalnya saat menolak kemungkinan menjadikan Sandiaga Uno atau Mahfud MD menjadi bakal cawapres anies. Keduanya dinilai bukan “figur perubahan”.
Baca juga: Usai PPP Dukung Ganjar, Golkar dan PAN di Persimpangan Jalan
Pertemuan Airlangga dan AHY semalam sangat mungkin berlanjut menjadi embrio pembentukan poros koalisi baru jika Golkar dan Demokrat kecewa berat dengan perkembangan politik pencapresan mutakhir…
