JAKARTA (Sketsa.co) — Wacana pembentukan koalisi besar yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tampaknya mulai memperlihatkan embrionya. Semua bermula dari hajatan Silaturahmi Ramadhan, Minggu (2/4) yang digelar Partai Amanat Nasional di kantor pusat partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut.
Embrio koalisi besar itu sejauh ini kemungkinan merupakan gabungan atau peleburan dari Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PPP dan PAN) serta Koalisi Kebangkitan indonesia Raya/KKIR (Gerindra dan PKB). Lima partai itu merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Dalam silaturahmi di kantor PAN yang juga dihadiri Presiden Jokowi, tampak semua ketua umum partai yang berada di KIB maupun KKIR. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga diundang, berhalangan hadir karena ada agenda lain. Sementara Ketum Nasdem Surya Paloh, yang juga anggota koalisi pemerintah, memang tak diundang karena sudah membentuk koalisi tersendiri bersama Demokrat dan PKS.
Usai silaturahmi dan pertemuan tersebut, Jokowi mengaku hanya mendengarkan pembicaraan para ketum partai yang hadir tersebut.
Menjawab pertanyaan soal kemungkinan penggabungan KIB dan KKIR, Jokowi hanya berkata singkat. “Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” katanya.
Wajar Jokowi tak bersedia berkomentar panjang-lebar. Jokowi tentu menyadari bahwa dirinya “hanya” seorang presiden, bukan pimpinan partai politik, sementara pembicaraan tentang kemungkinan koalisi merupakan ranah ketua partai.
Bagaimana pun Jokowi tetap kader PDIP, dan pembicaraan terkait koalisi merupakan ranah Ketum Megawati Soekarnoputri yang absen dalam pertemuan itu. Tidak etis dan menjadi berlebihan jika Jokowi ‘nyelonong” begitu saja turut aktif terlibat pembicaraan koalisi partai untuk menghadapi Pilpres 2024.
Kekuatan Jokowi
Meski demikian, semua pihak cukup maklum bahwa secara de facto Jokowi punya kekuatan cukup besar kendati bukan pengambil keputusan di suatu partai. Ini berarti endorsement atau “restu” Jokowi diyakini memiliki pengaruh besar bagi siapapun yang berhasrat ingin berlaga di Pilpres 2024.
Kehadiran Jokowi di tengah-tengah lima pimpinan partai anggota koalisi pemerintah minus Nasdem seperti hendak menegaskan “gerbong kekuatan pro-Jokowi” akan mengusung kandidat capres-cawapres tersendiri di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, Demokrat, dan PKS) yang sudah memastikan diri mengusung pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca juga: Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Terdampak Isu Pembatalan Piala Dunia U-20 di RI?
Ada dua pertanyaan tersisa di seputar embrio pembentukan koalisi besar pro-Jokowi. Pertama, apakah PDIP akan menjadi bagian dari koalisi besar tersebut atau partai pemilik golden ticket pada Pilpres 2024 ini akan berjalan sendirian mengusung duet capres-cawapres?
Kedua, siapa sosok yang akan diusung sebagai capres-cawapres oleh koalisi besar pro-Jokowi? Tentu ini bukan hal mudah untuk diputuskan mengingat tak sedikit pimpinan partai yang berminat menjadi capres atau cawapres. Jika negosiasi alot dan terjadi deadlock, boleh jadi rencana pembentukan koalisi besar pro-Jokowi buyar di tengah jalan….
