JAKARTA: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh kembali menegaskan pentingnya percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di seluruh instansi pemerintah. Dalam pernyataan terbarunya, Prof. Zudan meminta instansi pusat maupun daerah segera mengusulkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, sesuai dengan KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Menurut Prof. Zudan, BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis (Pertek) tanpa adanya usulan dari instansi terkait. “Kami meminta seluruh instansi segera mengajukan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu agar proses pengangkatan bisa berjalan sesuai regulasi yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Mekanisme pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu telah diatur dalam KepmenPANRB 16/2025. Pengadaan ini berlaku bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK Tahun Anggaran 2024 namun belum berhasil mengisi kebutuhan formasi. Prosesnya meliputi pengusulan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), penetapan rincian kebutuhan oleh MenPANRB, hingga penerbitan nomor induk PPPK oleh BKN dalam kurun waktu tujuh hari kerja setelah usulan diterima.
Tak hanya itu, KepmenPANRB 16/2025 juga menetapkan bahwa masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu adalah satu tahun, dengan kemungkinan diperpanjang hingga mereka diangkat menjadi PPPK penuh. Besaran gaji yang diberikan minimal setara dengan yang diterima tenaga non-ASN sebelumnya atau sesuai dengan upah minimum di masing-masing wilayah.
Tahun Terakhir Penataan Honorer
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Zudan menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tahun terakhir dalam penataan tenaga honorer. Setelah tahun ini, rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan difokuskan pada jalur fresh graduate. “Tahun ini merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer. Ke depan, pemerintah akan lebih fokus pada perekrutan fresh graduate,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan seluruh instansi agar tetap menganggarkan gaji tenaga honorer yang sedang dalam proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Hal ini mengacu pada Surat MenPANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 yang menegaskan bahwa hak-hak tenaga honorer harus tetap diperhatikan selama proses transisi.
Pembekalan CPNS dan PPPK 2024
Selain menyoroti pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan penataan tenaga honorer, Prof. Zudan juga menekankan pentingnya pembekalan bagi CPNS dan calon PPPK tahun 2024. Ia meminta agar instansi segera memberikan pelatihan kepada mereka, baik secara daring maupun luring, guna mempersiapkan mereka sebelum resmi diangkat.
“Instansi harus memberikan pembekalan kepada calon ASN agar mereka siap menjalankan tugasnya dengan baik begitu SK pengangkatan diterbitkan,” katanya.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap proses transisi tenaga honorer menuju ASN dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Semua pihak diimbau untuk berkoordinasi dengan baik guna memastikan bahwa reformasi birokrasi dan kebijakan kepegawaian berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
