JAKARTA: Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 dipastikan akan mengalami kenaikan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberi sinyal bahwa UMP tidak mungkin turun, meski pemerintah sedang merumuskan formulasi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kepentingan dunia usaha. Menurutnya, “upah akan naik” sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung penghasilan pekerja dan menjaga keseimbangan dengan kepentingan pengusaha.
Saat ini, formulasi kenaikan upah masih dalam tahap pembahasan, dan Peraturan Menteri (Permen) yang mengaturnya belum diterbitkan. Yassierli menyatakan bahwa ia tidak bisa menjanjikan waktu pasti terbitnya aturan tersebut, namun UMP baru akan berlaku pada Januari 2025. Pemerintah berharap agar Lembaga Kerja Sama Tripartit yang terdiri dari serikat pekerja dan pengusaha dapat solid dalam membahas pengupahan.
Pembahasan UMP juga melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pengupahan harus memenuhi kebutuhan layak pekerja dan keluarganya, meliputi aspek pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. MK menghidupkan kembali peran aktif dewan pengupahan dalam menetapkan upah minimum serta mengembalikan keberadaan upah minimum sektoral.
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menyatakan bahwa PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tidak dapat lagi dijadikan acuan untuk penetapan UMP 2025 karena putusan MK membatalkan beberapa pasal terkait upah dalam UU Cipta Kerja. Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMP tahun 2025 dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan nilai indeks tertentu sebesar 1,0 hingga 2,0, tanpa batas bawah dan atas pada upah minimum.
UMP 2024
Berikut daftar UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia:
1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963
5. UMP 2024 Jambi, Rp 2.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,38%)
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.65.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013, naik 8,84%
22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653, naik 3,38%
25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)
27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)
28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%
30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)
31. UMP 2023 Maluku, menunggu putusan resmi
32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).
34. UMP 2024 Papua Barat Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (0,3%)
35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)
UMP provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Pegunungan mengikuti daerah asal sebelumnya.
