JAKARTA (Sketsa.co) — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi secara tiba-tiba mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota parlemen atau legislatif.
Usulan ini diajukan untuk dimasukkan ke dalam RUU DKJ yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Baidowi menjelaskan bahwa ibu kota parlemen dapat menjadi salah satu kekhususan Jakarta yang diatur dalam RUU DKJ, terutama karena penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih belum pasti, termasuk Gedung DPR di sana.
Menurut politisi PPP tersebut, Gedung DPR dan aktivitas lembaga legislatif tetap berada di IKN. Namun, pusat kegiatan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran akan tetap ada di Jakarta.
“Tidak membiarkan pemerintah (sendiri) di situ (IKN), jadi aktivitas keparlemenan ada juga di situ, tapi fokusnya, pusatnya di sini (Jakarta),” ujar Awiek, sapaan Baidowi, saat membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU DKJ bersama perwakilan pemerintah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Tiga Ibu Kota
Anggota Baleg Fraksi PKS, Ansory Siregar, bahkan mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga ibu kota negara, masing-masing untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurutnya, Jakarta bisa dijadikan ibu kota negara untuk sektor legislatif.
“Kita bisa mempertimbangkan Jakarta sebagai ibu kota legislatif, IKN sebagai ibu kota eksekutif, dan kota lain sebagai ibu kota yudikatif, seperti yang dilakukan Afrika Selatan. Dengan demikian, akan lebih jelas apa yang menjadi kekhususan Jakarta, bukan hanya namanya saja,” katanya.
Seperti diketahui, DPR resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7, Selasa (3/10/2023).
Baca juga: Pasca-Lengser, Karir Politik Jokowi Selesai?
Berdasarkan UU IKN tersebut, status Jakarta bukan lagi Ibu Kota sejak 15 Februari 2024.
Pertanyaannya, akankah usulan agar Jakarta menjadi ibu kota legislatif atau parlemen itu bakal diakomodir dalam UU DKJ, ataukah parlemen (DPR, DPD, dan MPR) sepenuhnya bakal tetap ikut pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur?
