JAKARTA (Sketsa.co): Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pembangunan hunian vertikal bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek rumah susun (rusun) ini ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di kawasan perkotaan dan industri sekitar Bekasi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah berencana membangun sebanyak 18 tower rumah susun subsidi di kawasan tersebut. Pembangunan ini menjadi bagian dari strategi percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi.
“Sesuai dengan yang telah kami sampaikan , pemerintah akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya, Senin (19/1/2026).
Berdasarkan laporan yang diterima kementerian, proyek rusun subsidi ini akan dikembangkan di dua titik lokasi. Lokasi pertama berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, sementara lokasi kedua terletak di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare, yang dinilai cukup untuk mendukung pembangunan hunian vertikal berskala besar.
Secara teknis, kedua lokasi tersebut memiliki jarak yang relatif dekat dengan kawasan industri. Lokasi di Desa Cibatu berjarak sekitar dua kilometer dari area industri, sedangkan lokasi di Desa Jayamukti berjarak sekitar 2,5 kilometer. Kedekatan ini dinilai strategis karena dapat mengurangi beban biaya transportasi bagi para pekerja, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu tempuh dari tempat tinggal ke lokasi kerja.
Selain menyediakan unit hunian, Kementerian PKP juga mewajibkan pengembang untuk melengkapi kawasan rusun dengan berbagai fasilitas publik. Empat fasilitas utama yang menjadi syarat adalah tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Di samping itu, akan dibangun pula fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan, taman bermain anak, serta sarana olahraga untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan layak huni.
Maruarar menekankan bahwa proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh pembangunan rusun subsidi yang berkualitas. “Saya ingin rusun subsidi ini menjadi model yang baik, di mana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hunian dengan fasilitas yang layak. Kami terus berupaya menghadirkan terobosan,” katanya.
Terkait legalitas lahan, Maruarar memastikan bahwa tanah yang akan digunakan bukan merupakan lahan sawah yang dilindungi. Pemerintah mengklaim menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ia juga menyebutkan telah melaporkan rencana ini kepada Presiden serta Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Dalam waktu dekat, Maruarar dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate untuk melakukan verifikasi lanjutan sebelum proyek dijalankan.
