JAKARTA (Sketsa.co) — Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevry Sitorus menegaskan partainya mustahil berhubungan baik lagi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Pemilu 2024.
“Yang tidak mungkin (adalah) kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi. Itu aja kesimpulannya,” kata Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3).
“Karena apa? Karena dia (Jokowi) memilih ‘membakar rumahnya sendiri’ untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan (tokoh politik) yang lain, kita enggak ada masalah,” ujarnya.
Namun Deddy menolak berspekulasi tentang arah PDIP pada pemerintahan mendatang, seraya memastikan partainya saat ini ingin fokus pada rencana pengajuan hak angket di DPR.
Setelah sempat didorong tiga anggota fraksi (PKB, PDIP dan PKS) dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/3), hingga saat ini belum ada kelanjutan tentang rencana pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Yang menarik, meski KPU telah mengumumkan bahwa pasangan capres-cawpres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024, namun hingga kini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum atau tidak memberikan respons apapun.
Pertanyaannya, mengapa Megawati masih diam?
Apakah Megawati masih ‘sakit hati’ dengan ‘pengkhianatan’ yang dilakukan Jokowi dengan lebih pendukung pencapresan Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, putra sulungnya?
Atau Megawati tengah melakukan konsolidasi internal untuk menetapkan langkah-langkah politik berikutnya pasca Pemilu 2024, yang masih menempatkan partainya sebagai juara pertama pemilu legislatif, meski mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di DPR RI dibandingkan Pemilu 2019?
Jika mengacu pada pernyataan Deddy Sitorus di atas, agaknya akan sulit bagi Megawati untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi seandainya sang presiden menghendaki pertemuan.
Megawati-Prabowo
Sebaliknya, sangat mungkin Megawati menggelar pertemuan dengan tokoh lainnya, taruhlah Prabowo Subianto, yang pernah menjadi cawapresnya pada Pilpres 2009. Lalu, apa dampaknya jika Prabowo bertemu Megawati?
Jika MK menolak seluruh gugatan yang diajukan tim paslon 01 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD), maka peluang pertemuan Megawati-Prabowo minus Jokowi tampaknya akan terbuka lebar.
Baca juga: Gugatan Pilpres 2024 di MK, Akankah Ada Terobosan Hukum?
Apabila pertemuan itu terjadi, maka hal itu menjadi pertanda bahwa PDIP menerima dan mengakui kemenangan Ketua Umum Gerindra tersebut dalam pilpres sekaligus membukakan peluang untuk kerjasama politik atau koalisi di pemerintahan.
Pertemuan Megawati-Prabowo boleh jadi bakal menandai pelemahan pamor politik Jokowi, tentu saja dengan prasyarat mantan Walikota Surakarta (Solo) ini tidak mendapatkan ‘cantelan’ perahu politik baru, entah sebagai ketua umum Golkar atau posisi penting lainnya di partai politik menengah-besar usai lengser dari jabatan presiden 20 Oktober 2024.
