JAKARTA: Puluhan orang yang menamakan diri sebagai Masyarakat Peduli Moral (MPM) menggelar aksi di depan kantor DPRD Lumajang pada Sabtu, 23 November 2024. Aksi ini dipicu oleh viralnya foto mesra yang diduga melibatkan Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, dengan seorang pria yang bukan suaminya.
Massa yang hadir membawa karangan bunga dan foto Oktafiyani dengan wajahnya ditutupi coretan tanda silang. Aksi tersebut bertujuan mendesak pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Meski tidak ada anggota dewan di lokasi pada saat aksi berlangsung, kegiatan ini tetap berjalan singkat dan damai.
Tanpa melakukan orasi, para peserta aksi menyerahkan karangan bunga dan foto ke sekretariat dewan. Langkah ini dimaksudkan sebagai simbol seruan agar kasus tersebut ditangani secara serius. Nur Kholik, koordinator aksi, meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk segera mengusut tuntas perkara ini karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Foto-foto tersebut sudah tersebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Kami mendesak BKD untuk segera bertindak. Jika terbukti tidak benar, maka pihak kepolisian harus memproses hukum penyebar foto tersebut,” kata Nur Kholik.
Ia juga memperingatkan bahwa jika laporan ini diabaikan, pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar.
Sementara itu, Kepala Fasilitasi Pengawasan Penganggaran dan Kerjasama Sekretariat DPRD Lumajang, Arif Sukamdi, menegaskan bahwa laporan ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku. “Kami menerima aspirasi dari masyarakat ini sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Semua akan diproses sesuai mekanisme yang ada,” ungkap Arif.
Kontroversi ini bermula dari unggahan di media sosial yang menyebarkan foto mesra seorang pria dan wanita yang diduga kuat adalah Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani. Foto tersebut pertama kali muncul di akun TikTok @kim_andi.7 dan @masyarakat.gerind pada 12 November 2024. Sejak saat itu, konten ini ramai diperbincangkan dan memancing reaksi publik, khususnya di Lumajang.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan. Desakan untuk menuntaskan persoalan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap figur pemimpin yang diduga melakukan tindakan yang dianggap mencederai moral dan kepercayaan publik.
Aksi damai yang dilakukan MPM ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan integritas pejabat publik. Dengan adanya respons dari sekretariat DPRD Lumajang, masyarakat berharap kasus ini bisa segera menemukan titik terang, baik melalui klarifikasi dari pihak yang bersangkutan maupun melalui proses hukum yang adil.
Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga etika dan kehormatan bagi para pejabat publik. Selain itu, penyebaran informasi di media sosial tanpa verifikasi kebenaran harus menjadi perhatian, karena dampaknya yang besar terhadap citra seseorang maupun stabilitas sosial. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bekerja secara profesional untuk menangani kasus ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga.
