JAKARTA (Sketsa.co): Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menimbulkan keluhan di berbagai daerah. Banyak warga mengaku kaget karena status kepesertaan mereka tiba-tiba tidak aktif, padahal masih membutuhkan layanan kesehatan gratis dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan PBI merupakan bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Seluruh iuran peserta PBI ditanggung oleh negara. Namun, kepesertaan PBI dapat dinonaktifkan apabila peserta tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah.
Penonaktifan PBI mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak Februari 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian data penerima bantuan agar tepat sasaran. Peserta yang tidak tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau masuk kelompok ekonomi desil 6 hingga 10 dapat dinonaktifkan. Program PBI diprioritaskan hanya untuk masyarakat di desil 1 hingga 5.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menjelaskan bahwa banyak peserta PBI mengalami peningkatan kondisi ekonomi, seperti memperoleh pekerjaan atau memiliki usaha, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Dalam kondisi tersebut, penonaktifan dinilai perlu agar kuota PBI dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.
Meski demikian, Irma mengakui masih terdapat warga miskin yang kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan meski kondisinya belum berubah. Ia menilai akses aktivasi ulang masih menjadi kendala di lapangan, terutama di daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dan efisiensi belanja pemerintah.
Pemerintah menegaskan bahwa peserta PBI yang dinonaktifkan tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien BPJS Kesehatan, termasuk peserta PBI dengan status tidak aktif. Pasien harus dilayani terlebih dahulu, sementara urusan administrasi kepesertaan dapat diproses kemudian.
Aktivasi Ulang
Sebagai solusi, peserta PBI yang merasa masih memenuhi kriteria dapat mengajukan aktivasi ulang kepesertaan. Proses reaktivasi dapat dilakukan dengan melaporkan kondisi ekonomi terbaru melalui pemerintah daerah atau Dinas Sosial setempat. Data peserta akan diverifikasi dan disesuaikan kembali dengan DTSEN.
Untuk pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal yang membutuhkan layanan rutin, reaktivasi BPJS Kesehatan PBI dapat dilakukan lebih cepat. Pihak rumah sakit dapat membantu proses koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar kepesertaan kembali aktif sehingga pasien tetap mendapatkan layanan medis tanpa hambatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan dilarang menolak pasien peserta JKN dari segmen apa pun, terutama dalam kondisi darurat. Ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan wajib dipatuhi oleh seluruh rumah sakit.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala. Bagi peserta PBI yang dinonaktifkan, pengajuan aktivasi ulang menjadi langkah penting agar hak atas layanan kesehatan tetap dapat diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku.
